Penyuluhan dan Sosialisasi Mengantisipisai Virus Corona (COVID-19) bersama Dinas Kesehatan Nagan Raya
Sosialisasi Perma Nomor 7, 8 dan 9, Ikrar Bersama Maklumat KMA Republik Indonesia Nomor 01/Maklumat/KMA/2017 dan Penandatanganan Pakta Integritas Hakim, Pejabat Fungsional dan Struktural serta Pegawai Pengadilan Negeri Suka Makmue
Rapat Penyusunan Laporan SAKIP Pengadilan Negeri Suka Makmue
PROSESI PEMAKAMAN ALMARHUM JAMALUDDIN, S.H., M.H. HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN DI DESA NIGAN KECAMATAN SEUNAGAN, KABUPATEN NAGAN RAYA.
RAPAT USULAN RKA-KL 2021 DAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN PROGRAM KERJA TAHUN ANGGARAN 2020
Lebih lanjut
Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan Tenaga Pramubakti dan Satpam Pengadilan Negeri Suka Makmue Tahun Anggaran 2020
SERUAN BERSAMA
Pengumuman
Seruan Bersama
SERUAN BERSAMA
Lebih lanjut
MAJALAH ACTION PLAN OLEH ARIZAL ANWAR, S.H., M.H.
LHIPP "OPTIMALISASI e-SKUM DALAM RANGKA MENDUKUNG TERWUJUDNYA e-COURT DI PENGADILAN NEGERI BLANGKEJEREN" OLEH ARIZAL ANWAR, S.H., M.H.
MENEMUKAN HAKIM YANG BERAKHLAQ MULIA
Jika Hakim Ragu, Asas In Dubio Pro Reo Jawabannya
SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG : UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM - PROF.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM
Lebih lanjut
PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS
Bagaimana Cara Mendaftar Perkara secara Online?
Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Makamah Agung RI.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Jika Anda menemukan dugaan PELANGGARAN di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya. Jangan khawatir. Identitas Anda sebagai Pelapor akan DIJAMIN KERAHASIAANNYA.
siwas.mahkamahagung.go.id
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Penyelesaian Gugatan Sederhana
Kami Melayani dengan CERDAS